Home
Konsultasi Hukum Gratis
Artikel Hukum
Info & Berita Hukum
Download Peraturan Hukum
Berisi link - link tentang peraturan hukum yang diambil dari berbagai sumber, dlm rangka turut serta menegakan hukum di negara Republik Indonesia.
Download Peraturan Hukum
1
Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat
2
Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan
3
Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4
Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The Two Countries in The Western Part of The Strait of Singapore, 2009)
7
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
8
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
9
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
10
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
11
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
12
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan
13
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
14
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
15
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
16
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
17
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
18
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.
19
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
20
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
21
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
22
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
23
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
24
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
25
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
26
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos
27
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus
28
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
29
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
30
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
31
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
32
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
33
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
34
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
35
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
36
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
37
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
38
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia
39
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
40
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
41
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
42
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
43
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
44
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
45
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
46
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara
47
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
48
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
49
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
50
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
51
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
52
Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
53
Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
54
Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
55
Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 Tentang Energi
56
Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
57
Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
58
Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan
59
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
60
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
61
Undang-undang No.12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
62
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tntang Perlindungan Saksi dan Korban
63
Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
64
Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan
65
Undanga-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
66
Undang-undang Nomor 19 tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden
67
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
68
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
Related Links
■
Mahkamah Agung Republik Indonesia
■
Komisi Yudisial
■
Komisi Pemberantasan Korupsi
■
Mahkamah Konstitusi
■
Directorate General Intelectual Property
■
Direktorat Jend. Perlindungan HAM
■
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
■
Kepolisian Republik Indonesia
■
Badan Pemeriksaan Keuangan
■
Bank Indonesia
■
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Reference Books
LHS & PARTNERS © 2010
Admin
Guess Number :
Recomended Links :