Berisi berita - berita tentang penegakan hukum di indonesia, diambil dari ber bagai sumber, dan dipilih yang sesuai dengan visi dan misi dari kantor hukum LHS & PARTNERS, termasuk aktivitas - aktivitas yang dilakukan kantor hukum LHS & PARTNERS dlm rangka turut serta menegakan hukum di Negara Republik Indonesia.
 
 
www.kantorhukum-lhs.com © 2010
 
 
Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Keadilan
 
Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara namun juga memiliki fungsi distribusi pendapatan. Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat yang ... read more »
   
3.848 Perusahaan Langgar Norma Keselamatan Kerja
 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat perusahaan yang melakukan pelanggaran aturan ketenagakerjaan dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahun 2011 mencapai 3.848 perusahaan. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, mengatakan selama ini proses penega ... read more »
   
RUU Pemilu: Mantan Napi Bisa Dipilih Jadi Caleg
 
Pansus RUU Pemilu terus menggodok aturan main dalam Pemilu. Salah satunya, DPR membuka ruang bagi mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg). "Sudah disetujui bahwa konsepnya kita memberikan hak bagi mantan terpidana untuk bisa dipilih menjadi anggota DPR, DPR ... read more »
   
Aturan Pendidikan Bertaraf Internasional Diuji ke MK
 
Lantaran tak bisa mengakses pendidikan bertaraf internasional, sejumlah orang tua murid dan aktivis pendidikan menguji Pasal 50 ayat (3) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ke Mahkamah Konstitusi (MK). ... read more »
   
Belum Semua Negara Mengadopsi Bangalore Principles
 
Selama dua hari ini Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) telah menggelar acara regional workshop integritas peradilan yangdihadiri sejumlah hakim agung di negara Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang tergabung dalam judicial integrity. Diantaranya, Afganistan, Bangladesh, Jerman, India, Austra ... read more »
   
DJP Wajibkan Pengusaha Lapor via e-SPT
 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberi kemudahan bagi pengusaha kena pajak (PKP) tertentu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) melalui e-SPT. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta ... read more »
   
Gaji Pokok Hakim Lebih Kecil daripada PNS
 
Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa mengatakan salah satu rekomendasi hasil workshop integritas peradilan Asia adalah peningkatan gaji dan kesejahteraan hakim. ... read more »
   
ICW: Musuh Besar KPK adalah Politisi
 
Tantangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke depan tidaklah semakin ringan. Menjelang pemilu 2014, potensi korupsi di kalangan politisi malah semakin besar. Karena itu, politisi adalah musuh terbesar KPK. ... read more »
   
Pengawasan BI Lemah 'Biang' Kejahatan Perbankan
 
Komisi XI DPR akan memanggil Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terkait kasus pembobolan dana PT Elnusa Tbk di PT Bank Mega Tbk. Komisi Keuangan dan Perbankan meminta kedua institusi ini menjadi penengah atas kasus tersebut. ... read more »
   
Overstay Persoalan Penjara yang Harus Dipecahkan
 
Setiap pelaku kejahatan harus dihukum dan dipenjarakan. Pola pikir inilah yang sudah menguasai aparat penegak hukum. Akibatnya, penjara menjadi penuh alias overcrowded. Kapasitas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia hanya sekitar 90.853 orang. Tetapi jumlah tahanan dan napi pad ... read more »
   
 
Artikel Hukum selanjutnya, silahkan klik ...
Next » Last ›
 
 
Latest News
 
Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara namun juga memiliki fungsi distribusi pendapatan. Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat yang
 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat perusahaan yang melakukan pelanggaran aturan ketenagakerjaan dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahun 2011 mencapai 3.848 perusahaan. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, mengatakan selama ini proses penega
 
Pansus RUU Pemilu terus menggodok aturan main dalam Pemilu. Salah satunya, DPR membuka ruang bagi mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg). "Sudah disetujui bahwa konsepnya kita memberikan hak bagi mantan terpidana untuk bisa dipilih menjadi anggota DPR, DPR
 
 
Reference Books
 
 
 
 
  Recomended Links :